SEJARAH SINGKAT PENERBANGAN ANGKATAN LAUT
Diposkan oleh 18 Juni 2010
Update terakhir 18/05/2017, 06:32:07PM

Gagasan awal membentuk Penerbangan Angkatan Laut sebenarnya telah muncul sejak masa revolusi. Gagasan tersebut terutama muncul dari para mantan anggota MLD – Marine Luchtvaart Dienst (Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda). Periode 1950 – 1956 pemikiran itu mulai direalisasikan dengan merekrut para pemuda Indonesia sebagai penerbang, sesuai klausul perjanjian perdamaian KMB (Konperensi Meja Bundar) yang ditandatangani pada tahun 1949 di mana pemerintah Kerajaan Belanda akan membantu pembangunan Angkatan Perang RIS (Republik Indonesia Serikat). Dua pemuda Indonesia pertama yang dikirim mengikuti pendidikan penerbang di KIM – Koninklijk Instituut voor de Marine di negeri Belanda adalah taruna Hamami dan Tjokroadiredjo. Untuk memantapkan kesiapan, pimpinan ALRI juga mengirim pemuda-pemuda Indonesia terbaik untuk mengikuti pendidikan penerbang dan navigator di Inggris, termasuk bintara untuk teknisi pesawat dan pengatur lalu lintas udara.
 
                Ide pembentukan organisasi Penerbangan Angkatan Laut sendiri sebagai wadah  bagi para calon penerbang yang sedang menjalani pendidikan di Belanda dan Inggris baru muncul ketika Kepala Staf Angkatan Laut Kolonel R. Soebijakto melakukan kunjungan kerja ke Inggris pada tahun 1955. Berawal dari pertanyaan sederhana seorang siswa penerbang Hamami “Kolonel, bagaimana wadah Penerbangan Angkatan Laut nanti” maka sekembali ke Tanah Air, upaya-upaya membentuk organisasi Penerbangan Angkatan Laut mulai terus dilakukan. Akhirnya, pada hari ini 54 tahun silam, tepatnya tanggal 17 Juni 1956, dengan Surat Keputusan Kasal No. I.29.I.24 terbentuklah wadah itu dengan nama Biro Penerbangan Angkatan Laut. Sebagai badan baru di bawah Staf Umum ALRI, Biro Penerbangan Angkatan Laut mendapat satu ruang kantor kecil di Markas Besar Angkatan Laut, Jl. Gunung Sahari Jakarta. Di tempat itulah para perintis penerbangan berkantor dan merancang masa depan Penerbangan Angkatan Laut.
 
                Rencana kerja Biro Penerbangan Angkatan Laut setelah peresmiannya adalah menyusun rencana pembangunan sarana prasarana termasuk pengadaan pesawat-pesawat baru. Setelah kontrak pembelian pesawat Gannet dari Inggris ditandatangani pada tahun 1958, segera pula dimulai pembangunan kembali Pualam (Pangkalan Udara Angkatan Laut Morokrembangan) yaitu Pangkalan Udara Angkatan Laut ex-Belanda yang kondisinya rusak parah akibat pemboman hebat pasukan Jepang mau pun Sekutu pada masa Perang Dunia II. Awal tahun 1960 pembangunan selesai, dan pada tanggal 4 April 1960 Pualam diresmikan oleh Pejabat Presiden RI / Perdana Menteri Ir. H. Djuanda. Sejak saat itu Pualam menjadi home base pesawat antikapal selam Gannet yang secara berangsur tiba dari Inggris. Pada tanggal 8 Juli 1961, Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan pembentukan Skuadron 100 / Antikapal Selam dengan Mayor Barata sebagai komandan pertama.   
 
                Berkat kegigihan dan kerja keras para perintis penerbangan, pembangunan Pualwa (Pangkalan Udara Angkatan Laut Waru) atau yang kita kenal Lanudal (Pangkalan Udara Angkatan Laut) Juanda sekarang, berhasil dirampungkan. Relokasi pangkalan dari Morokrembangan ke Juanda bukan saja didasari alasan teknis, namun juga pertimbangan politis untuk menghadapi operasi Trikora dalam rangka merebut kembali Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Oleh karena itu, setelah melalui proses pembangunan selama empat tahun dengan biaya yang sangat mahal, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1964 Lanudal Juanda diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soekarno. Ditunjuk sebagai komandan pangkalan pertama adalah Mayor Amin Singgih. Sejak saat itu, home base Penerbangan Angkatan Laut resmi berpindah ke Lanudal Juanda.  
 
                Dengan mulai datangnya berbagai jenis pesawat ke jajaran Penerbangan Angkatan Laut antara lain: Albatros dari Amerika Serikat, Ilyushin-28 dan MI-4 dari Rusia, maka dibentuklah skuadron-skuadron baru yaitu Skuadron Udara 200 / Latih, Skuadron Udara 400 / Helikopter, Skuadron Udara 600 / Angkut, dan Skuadron Perawatan 900. Dengan masuknya armada Nomad dari Australia pada tahun 1976 maka dibentuklah Skuadron Udara 800 / Patroli Maritim. Sebagai pengganti pesawat-pesawat generasi 60-an yang telah pensiun, selain Nomad, kini dioperasikan berbagai jenis pesawat antara lain Tampico, Tobago dan Casa (fixed wing) dan Bolcow, Bell, dan Colibri (rotary wing). Seiring dengan dinamika tuntutan tugas, organisasi penerbangan juga terus mengalami perkembangan. Terakhir, berdasarkan Keputusan Kasal nomor: Kep/6/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 struktur Dinas Penerbangan Angkatan Laut kini divalidasi menjadi Pusat Penerbangan Angkatan Laut.
 
                Selama 54 tahun masa pengabdiannya, belum pernah sekali pun Penerbangan Angkatan Laut absen dari berbagai operasi di Tanah Air baik OMP (operasi militer perang) mau pun OMSP (operasi militer selain perang). Beberapa di antaranya adalah: 
1.  Operasi Jayawijaya (Trikora) tahun 1961 – 1962. Gugur sebagai kusuma bangsa yaitu Letnan Boedi Soemantri, Kapten Achmad Boediarto, dan Letnan Bachtiar Jachja.
2.  Operasi Dwikora tahun 1964 – 1967. Gugur Letnan Dodot Soetarno.
3.  Operasi Penumpasan PGRS dan Paraku di Kalimantan Barat tahun 1968 – 1972. Gugur Letnan Josep Soesilo.
4.  Operasi Kawal Udara Kepresidenan RI tahun 1965.
5.  Operasi Cendrawasih II tahun 1967.
6.  Operasi Seroja (Timor Timur) tahun 1975 – 1999. Gugur Kapten Sugeng Hardjo Taruno, Mayor Hedi Kurniadi, dan Lettu Toto Sukowiyanto.
7.  Operasi SAR Gunung Tinombala (kecelakaan pesawat Merpati) tahun 1977.
8.  Operasi Pengusiran kapal ferry Lusitania Expresso tahun 1992.
9.  Operasi Pengamanan Jajak Pendapat di Timor Timur tahun 1999.
10.  Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh tahun 2003 – 2005.
11.  Operasi Bantuan Kemanusiaan Bencana Tsunami di Aceh tahun 2004, dan masih banyak lagi.
 
http://puspenerbal.mil.id/master/editor/images/spacer.gif
 
Hari Penerbangan Angkatan Laut Tahun 2010 mengambil tema: “Dengan semangat baru Penerbangan Angkatan Laut bertekad meningkatkan profesionalisme prajurit untuk membangun kekuatan dan kemampuan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 
Dharma Jalakaca Putra.
 
Jalesveva Jayamahe.

 



Anda pembaca ke 6.237 Orang